Rapimnas Kadin Tahun 2019

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2019 yang sudah dilaksanakan selama 2 hari, telah menghasilkan rumusan rekomendasi dari pengusaha untuk memperkuat dunia usaha dan perekonomian nasional.

Rapimnas Kadin Indonesia 2019 resmi ditutup Jumat malam, setelah beberapa rapat pleno dan sidang komisi digelar sejak Kamis kemarin, hingga hari ini, setelah dibuka oleh Wapres RI Ma’ruf Amin.

Kadin membagi sidang komisi menjadi tiga, antara lain Komisi A yang membahas mengenai keorganisasian, Komisi B yang membahas program kerja, dan Komisi C yang membahas pokok-pokok pikiran.

Rosan memaparkan, melalui pembahasan yang intesif terhadap materi Rapimnas, adapun yang menjadi acuan utama dalam rekomendasi hasil dari ketiga komisi tersebut ada 18 poin, sebagai berikut.

1. Keberlanjutan Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi
2. Penguatan dan peningkatan Keanggotaan Kadin
3. Penguatan kerjasama kemitraan antar lembaga, antar korporasi dan antar daerah
4. Program Alternatif Pembiayaan UMKM Daerah
5. Penguatan advokasi Kadin Daerah
6. Implementasikan kewajiban menggunakan TKDN di industri penunjang migas
7. Kadin menjadi motor kegiatan vokasi dan di koordinasikan antara kementerian/lembaga terkait
8. Pembinaan dan Pendataan koperasi dan UMKM di Indonesia
9. Sosialisasi penggunaan Ata Carnet (paspor barang) di daerah
10. Berperan aktif dalam penentuan komoditas strategis dan turut serta dalam pembuatan grand strategy ketahanan dan pengembangan pangan
11. Kadin membentuk tim khusus dalam pemanfatan hutan lindung
12. Mendorong kadin Indonesia membentuk Kadin Tax center atau desk financial dunia usaha di Kadin daerah sebagai tempat konsultasi pelaku usaha di daerah
13. Mendorong peningkatan ekspor nasional
14. Mendorong pemanfaatan PLB nasional bagi dan ekspor produk UKM dan milenial
15. Mendorong kemitraan pelaku usaha swasta dan BUMN
16. Penciptaan kawasan industri yang berintegrasi yang bisa bersaing global
17. Pembiayaan alternatif infrastruktur di semua bidang industri Non APBN dan ABPD
18. Mendorong penciptaan  yang berkeadilan

‍

‍

‍

‍